Connect with us

Jakarta

DPR Desak PLN, Pelanggan 1.300 Kwh Seharusnya juga di beri Supsidi 59%,

Published

on

JAKARTAAkibat dari dampak Covid-19 yang melanda wilayah di indonesia dan menyebabkan berpengaruhnya kepada perekonomian masyarakat selama COvid-19 ini berlansung hingga saat ini.

Dengan itu Pemerintah melalui Perusahan Listrik Negara PLN beberapa waktu lalu telah membebaskan iuran listrik 100% bagi pelanggan 450 KWH dan diskon 50% bagi pelanggan 900 KWH selama April-Juni 2020.

Namun Anggota Komisi VI DPR Nyoman Parta menilai Pihak PLN seharus nya juga memberikan pemotongan 50% bagi pelangan 1.300 KWH yang juga sama-sama terdampak Covid-19 ini
Menurut Nyoman. fakta di lapangan nyatanya para pelanggan 1.300 KWH juga sangat terpukul secara ekonomi akibat wabah virus Corona (COVID-19) sehingga membutuhkan potongan tarif.

Menurutnya, PLN juga perlu memberikan potongan tarif 50% kepada pelanggan listrik 1.300 KWH. Karena banyak di antara mereka yang dulunya saat pemasangngan terpaksa menggunakan listrik 1.300 KWH karena dibilang tidak ada lagi slot untuk pemasangan 450 KWH dan 900 KWH.

Sementara itu Listrik 1.300 KWH kebanyakan mereka adalah penduduk urban yang bekerja di sektor pariwisata yang sekarang terkena dampak COVID-19 paling masif,” tutur Nyoman Parta, Kamis (16/4/2020).

Baca Juga  Aniaya Siswi Teman satu sekolah di Purworejo. 3 siswa ini terancam Hukuman 3,5 tahun

Di sisi lain, pihaknya juga mempertanyakan cara PLN dalam melakukan pendataan sasaran yang dilakukan dengan mendaftar via WhatsApp (WA) sehingga banyak yang tidak terakses. “Sosialisasinya tidak clear bisa menjangkau penduduk yang membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, masih banyak warga kurang mampu pelanggan 450 KWH yang tidak melek WA dan tidak paham bagaimana caranya mendapatkan jatah listrik gratis. “Ada baiknya petugas keliling PLN yang proaktif. Sekali ini saja kita harapkan PLN dapat memerankan fungsi sebagai BUMN yang lebih bersifat spending, tidak mengedepankan profit bagi kebutuhan dalam negeri,” katanya.

Nyoman Parta mengatakan, selama tiga bulan ke depan, PLN bisa memberikan keringanan, bukan sebagai bentuk bantuan, tapi harus dipandang sebagai stimulus tambahan agar dunia industri tetap bisa survive dan mereka tidak dengan segera melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawannya.

Menurutnya, beberapa titik yang selama ini menjadi konsumen listrik industri terbesar, pasti akan mengalami drop. Dirinya pun mempertanyakan langkah PLN untuk mengatasi kemungkinan over supply karena beberapa pabrik atau industri shutdown.

“Kebutuhan energi akan bersifat general. Jika konsumsi industri jauh turun selama 3 bulan, langkah apa yang diambil? Kita kan tidak ingin PLN tampil dalam rencana pembukuan dalam agenda Kemenkeu ikut sumbang Rp110 triliun berupa insentif bebas listrik, namun nantinya dalam implementasi mungkin hanya terserap 50% atau bahkan kurang,” katanya.

Baca Juga  Di Jember, Penyidik KPK Dihajar Warga Kemudian Diserahkan Ke Pihak Berwajib

Karena itu, menurut Nyoman Parta, rakyat miskin atau rentan miskin dengan indikator sebagai pengguna listrik 450 KWH dan 900 KWH, tidak riil menerima insentif itu. “Terakhir, alihkan dana CSR PLN sebagai dana tanggap COVID-19 bagi area kerja masing-masing,” katanya.

Sumber : Sindonews.com

Users ( votes)
Criterion 1
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: