Connect with us

Pristiwa

Kebal Hukum.Aktivitas usaha Koperasi air kehidupan KAK,di duga rusak kawasan hutan Kandis Siak.

Published

on

PEKANBARU PORTALPINGGI.COM – Di duga telah melakukan aktivitas dan perusak kawasan hutan di dalam kawasan hutan usaha koperasi air kehidupan (K.A.K) di sebut-sebut“kebal hukum”.

Hal itu di nilai pemilik usaha koperasi air kehidupan KAK tersebut telah beroperasi di dalam kawasan hutan di KM 18, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Itu di duga sudah cukup lama menjalankannya aktivitasnya hingga saat ini tidak pernah “tersentuh oleh hukum”.

Bahkan aktivitas KAK yang di nilai telah merusak hutan itu di duga usaha koperasi air kehidupan KAK sengaja “dipelihara” oknum aparat penegak hukum di Provinsi Riau.

Pasalnya sudah berulang kali diinformasikan kepada Gubernur Riau, Bupati Siak dan Kapolda Riau, namun hingga saat ini, oknum aparat penegak hukum seakan terkesan “tutup mata”. Sehingga aktivitas koprasi air kehidupan yang di duga tidak mengantongi izin hingga saat ini masih terus melakukan aktivitasnya.

Seperti yang di lansir dari halaman Kompasriau.com ”Buktinya kendati usaha itu sudah cukup lama beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa memegang izin dari Pemerintah, namun belum pernah “terjerat hukum”. Lalu kemana aparat penegak hukum.?Apakah pelaku usaha koperasi air kehidupan tersebut sengaja “dipelihara” untuk merusak kawasan hutan di Kecamatan Kandis ini,”kritik salah seorang warga Desa Sam-Sam berinisial CM dengan nada seakan bertanya.

Terkait hal iti. Human Resource Department (HRD) Koperasi Air Kehidupan, Nircan Sinurat, masih memilih bungkam soal dugaan Koperasi Air Kehidupan (.K.A.K) melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan lindung, karena ketika dikonfirmasi via WhatsApp dengan nomor: 0823903071… terkait hal tersebut, Sabtu (18/1/2020), namun hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapannya.

Sementara begitu juga dengan Bupati Siak, Drs H Alfedri, M.Si, ketika dikonfirmasi melalu via WhatsApp dengan nomor: 0813654973…., Sabtu (18/1/2020), namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada tanggapannya.

Ironisnya, kendati usaha koperasi air kehidupan tersebut sudah berulang kali dipublikasikan media ini bahwa usaha tersebut diduga tidak memiliki izin melakukan aktivitas di kawasan hutan, namun oknum pejabat yang berkompeten di Provinsi Riau seakan “tutup mata” terhadap aksi “perusak kawasan hutan tersebut.

Padahal jika mengacu kepada Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dalam pasal 82; Jelas disebutkan; bahwa setiap orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Baca Juga  Pemko pekanbaru berkolaborasi bersama puma nusantara untuk penanganan covid-19

“Namun pemilik usaha koperasi air kehidupan terkesan “dipelihara” bebas melakukan aktivitas setiap hari di dalam kawasan hutan,”ungkap salah seorang warga berinisial Tham kepada Awak media di Kecamatan Kandis, Senin (20/1/2020).

Lanjutnya, setiap orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Korporasi yang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),”terang Tham itu.

Seperti dirilis media ini sebelumnya, bahwa Koperasi Air Kehidupan (K.A.K) yang berada di KM 18, Desa Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak diduga kuat melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung.

“Coba bapak konfirmasi kepada Camat dan Kepala Dusun, apakah bapak Camat berani mengeluarkan izin usaha koperasi air kehidupan itu, karena setahu kami masyarakat yang berdomisili disini, bahwa koperasi air kehidupan itu beroperasi di dalam kawasan hutan lindung tanpa memiliki izin,”ucap salah seorang warga Desa Sam-Sam.

Baca Juga  Tinjau pelabuhan Pelindo. Wako Dumai sebut kota dumai aman dri virus Corona

“Untuk kasus ini, kami masyarakat berharap kepada Kapolda Riau, Bupati Siak dan Gubernur Riau untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap aktivitas koperasi air kehidupan itu, karena aktivitas koperasi air kehidupan itu diduga sangat merugikan masyarakat khususnya lingkungan hidup ,”ungkap salah seorang pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Desa Sam-Sam kepada Awak media Sabtu (18/1/2020).

Informasi lain yang berhasil dihimpun wartawan Sabtu (18/1/2020) menyebutkan koperasi air kehidupan, diduga memakai beberapa nama-nama anggota, tempat tinggal fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan atau sengaja dibuat-buat.

Beberapa orang masyarakat mengaku pernah menanda tangani surat keterangan “fiktif” yang isinya seolah-olah diatas lahan perkebunan koperasi air kehidupan ada perkampungan (Desa) yang berpenduduk berjumlah 2500 kepala keluarga (KK), namun yang sebenarnya bahwa lahan koperasi air kehidupan tidak pernah ada yang namanya perkampungan yang berpenduduk 2500 KK.

Berdasarkan daftar nama-nama anggota koperasi air kehidupan tersebut diduga ada nama yang tidak pernah menjadi warga Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tetapi dibuat tercatat berdomisili atau bertempat tinggal Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis.

“Nama ini disebut berdomisili di KM-18 sejak lokasi perusahaan baru ditanam dulu dengan nama kebun PT Aek Natio Group, bukan koperasi air kehidupan, dalam bahasa kami batak “Aek Natio itu sama dengan Air Kehidupan,”ungkap salah seorang warga Desa Sam-Sam kepada Wartawan Sabtu (18/1/2020).***

Rls.sumber Kompasriau.com

Users ( votes)
Criterion 1
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: