Connect with us

Bengkalis

Pertumbuhan Ekonomi Rendah : Bupati Amril Gagal!

Published

on

PORTALPINGGIR.COM , PINGGIR – Ekonom Riau Viator Butar butar blak-blakan menilai kinerja Bupati Bengkalis Amril Mukminin 3,5 tahun terakhir, khususnya kinerja ekonomi belum dapat menjawab ekspektasi masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Bengkalis negatif dibandingkan dengan daerah lain yang mampu mencapai pertumbuhan diatas 20 persen.

“Secara umum memang tak ada perkembangan signifikan dalam perekonomian Bengkalis. Dana APBD yang relatif besar gagal mendorong pertumbuhan tinggi ekonomi lokal,” kata Viator merespon terkait perkembangan terkini kabupaten Bengkalis.

Menurut Viator, Bupati Amril dan jajarannya gagal mengembangkan potensi besar kemaritiman dan sumberdaya alam lain yang dimiliki Bengkalis.

Potensi wisata misalnya di Pulau Rupat juga tak bisa dikembangkan. Potensi industri dan jasa seperti konstruksi dan perdagangan di Mandau sekitarnya tak mampu dikelola dengan baik. “Hasilnya pertumbuhan ekonomi sangat rendah,” ulas Viator.

Alasan turun harga minyak bumi, sambungnya tak bisa dipergunakan menjustifikasi kinerja ekonomi 2018-2019. Karena harga minyak sudah relatif stabil, berbeda dengan penurunan tajam pada tahun 2015.

“Dengan potensi yang ada, seyogyanya pertumbuhan ekonomi Riau, khususnya Bengkalis harus lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional,” ungkap Viator.

Lalu apa yang salah sehingga pertumbuhan Bengkalis jalan ditempat? “Jelas yang terjadi di Bengkalis adalah kelemahan perencanaan pembangunan oleh bupati. Dia gagal menjawab ekspektasi masyarakat,” tandas Viator.

Tersandung Korupsi

Kasus korupsi mendera Bupati Amril Mukminin semakin membuatnya gagal fokus yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja. Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga itulah yang dialami Amril saat ini.

Meski telah menyandang status tersangka KPK, namun hingga kini status hukum Amril Mukminin masih belum mendapatkan kepastian. Padahal Ia sudah di cegah bepergian ke LN dan penetapan tersangka pun sudah cukup lama.

Itu pula yang membuat bermunculannya spekulasi di tengah masyarakat yang memicu penggiat anti korupsi Dr Nurul Huda SH MH angkat bicara. Ahli pidana ini mendesak KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi ini.

“Saya pikir KPK sebaiknya segera mempercepat kasus ini ke pengadilan, agar tersangka dapat kepastian hukum. Ini sudah cukup lama, kita khawatir kepercayaan rakyat pada KPK akan semakin berkurang,” kata Nurul.

Menjawab spekulasi banyak pihak yang menyebut Bupati Bengkalis punya peluang lolos dari jeratan hukum menyusul dengan berlakunya UU KPK baru yang menberlakukan SP3, itu menurut Nurul sangat tipis.

“Peluang lolos jika sudah tersangka KPK sangat sulit, karena memang hampir 99% yang sudah jadi tersangka KPK dihukum. Itu yang saya amati sejak KPK berdiri hingga saat ini, ” ujar Direktur Formasi (Forum Masyarakat Bersih) Riau itu,Jum’at (15/11/2019).

Ditambahkan Nurul, kepastian terhadap status hukum seseorang yang telah di tetapkan sebagai tersangka menjadi penting khususnya dari perspektif keadilan serta asas persamaan dimata hukum. Kasus ini kata Nurul tidak boleh diulur ulur karena dapat memunculkan kecurigaan publik. Ada apa dibalik ini. Kenapa KPK tidak segera mengeksekusi atau menahan Amril dan membawanya ke Pengadilan?

Baca Juga  Pemkab Bengkalis Siapkan Rp.300 Mliar Untuk penanggulangan Covid-19

“Tentu pertanyaan pertanyaan ini patut mengemukakan ketika proses dan kepastian serta keadilan hukum bagi seorang tersangka dinilai tidak secara serius tindaklanjutnya. Untuk menjawab itu tidak ada jalan lain bagi KPK harus menunjukkan independensi dan konsistesinya ke masyarakat agar kepercayaan (trust) publik terhadap KPK tidak merosot, ” kata Nurul Huda.

Untuk Nurul berharap sebelum masa jabatan KPK berakhir 31 Desember nanti, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bengkalis ini harus tuntas, selain alasan keadilan dan kepastian hukum juga memastikan criminal justice system dapat berjalan sesuai Undang undang yang berlaku.

“Kita berharap KPK dibawah kepemimpinan Agus Rahardjo dapat segera menuntaskan kasus bupati Bengkalis ini. Jangan digantung tak bertali, ibarat layang-layang, kasihan yang bersangkutan dan keluarga nya menunggu nasib,’ ujar Nurul Huda.

Disamping itu, dengan disegerakannya sidang kasus korupsi ini juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang karena hingga saat ini KPK masih belum menahan Amril sehingga yang bersangkutan lebih leluasa di pemerintahan yang sewaktu waktu dapat melakukan tindakan tindakan koruptif yang dapat semakin membuat Bengkalis dan masyarakat terpuruk.

“Bisa saja Bupati Bengkalis –karena belum ditahan, berpotensi menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Mestinya ini juga harus menjadi perhatian KPK, “pungkas Nurul Huda.

Ditelusuri dari jejak digital, KPK pada 16 Mei 2019 telah menetapkan Amril bersama Makmur sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis.

Sebelumnya, KPK telah memproses dua orang sebagai tersangka dan mendakwa ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, yaitu Sekretaris Daerah Kota Dumai nonaktif dan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

Pertama, dugaan korupsi pada proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 dan kedua dugaan suap terkait proyek “multiyears” pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.Dalam dua perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka.

Pada perkara pertama, Makmur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Tersangka Makmur diduga bersama-sama dengan M Nasir dan Hobby Siregar dan kawan-kawan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Diduga kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp105,88 miliar di mana tersangka Makmur diduga diperkaya Rp60,5 miliar.

Sedangkan pada perkara kedua, KPK menetapkan Amril dalam kasus suap atau gratifikasi terkait proyek “multiyears” pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Tersangka Amril sebagai Bupati Bengkalis diduga menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Begitu juga terhadap Zul As Walikota Dumai yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mangkir Panggilan KPK

Baca Juga  Tidak gunakan besi angker Coran Turap jalan lingkar duri barat Hakirnya Ambruk.

Belum lama ini KPK batal memeriksa Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Amril sedianya diperiksa terkait kasus korupsi peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Amril Mukminin mangkir dari panggilan KPK. Febri menyebut, Amril menyampaikan ketidakhadirannya lewat surat.

“Amril mengirimkan surat, tidak bisa hadir karena surat baru diterima dan masih ada rangkaian tugas di Kecamatan Rupat Utara,” ucap dia, Kamis (24/10/2019).

Febri menuturkan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengatur kembali agenda pemeriksaan terhadap Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

“Penyidik akan mempelajari isi surat tersebut dan mempertimbangkan penjadwalan kembali,” ujar dia ketika itu.

Namun hingga berita ini tayang, KPK belum juga memanggil Amril. Ada apa? Publik pun kembali mempertanyakan. Bahkan sampai muncul predujise :jangan jangan KPK sengaja mengulur ulur waktu sampai masa jabatan Amril berakhir. Apalagi istrinya bakal maju pada Pilkada serentak tahun depan, kian menguatkan kecurigaan itu. Meski semua masih perlu penelusuran serta pembuktian lebih lanjut.

Dalam kasus ini, Amril Mukminin diduga menerima sekitar Rp 2,5 miliar dari PT CGA sebelum menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang itu disinyalir untuk pelicin anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning multi years tahun 2017-2019.

Bupati Bengkalis Amril kemudian kembali menerima Dollar Singapura dari PT CGA senilai Rp 3,1 miliar saat telah menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Uang tersebut diberikan sekitar Juni dan Juli 2017.

Totalnya, Amril Mukminin diduga telah menerima Rp 5,6 miliar. Proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning sendiri merupakan bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp 537,33 miliar.

Dalam perjalanannya, proyek pembangunan jalan itu sempat dimenangkan oleh PT Citra Gading Asritama (CGA)‎. Namun oleh Dinas PU Bengkalis dibatalkan karena PT CGA diisukan masuk dalam daftar hitam Bank Dunia.

PT CGA lantas menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung (MA) dan gugatan itu dikabulkan. Artinya, PT CGA kembali berhak melanjutkan proyek tersebut.

Atas perbuatannya, Amril disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b dan Pasal 12 B atau Pasal 11 atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Users ( votes)
Criterion 1
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: