Connect with us

Bengkalis

Sidang perkara lahan warga balai raja terkesan dipaksakan untuk disidangkan.Banyak kejanggalan antara PPK-PUPR.SKK Migas.BPN di persidangan.

Published

on

BENGKALIS – Sidang perkara sangketa tumpang tindih lahan warga dengan SKK Migas dikelurahan balai raja kecamatan pinggir berlansung di pengadilan negeri PN bengkalis 1 september 2020. Dengan Dipimpin lansung oleh Hakim Ketua PN Bengkalis Rudi Ananta Wijaya, SH, MH, Li, didampingi dua hakim anggota,

hadir Ketua PPK-PUPR Eva Monalisa,K.Tambunan dan Kuasa Hukumnya, Retno dari BPN Provinsi, Zikrulloh dari SKK Migas. Dan BPN Bengklis, juga hadir

Pantauan dipersidangan oleh Awak media tampak adanya kejanggalan dari pihak Kuasa Hukum SKK- MIGAS Pusat Jakarta dimana pihak SKK Migas tidak membekali Surat tugas dan kuasa kepada Kuasa hukumnya.

Hal itu diketahui setelah Hakim ketua menyayakan kepada yang diutus oleh pihak SKK Mingas.

Apakah saudara Zikrulloh Sudah ada SK atau Surat kuasa, tanya Hakim Ketua.tanyadia

Pihak SKK Migas menjawab. “belum ada yang mulia dan masih dalam proses, untuk itu saya mohon kepada yang Mulia Hakim Supaya Sidang ditunda selasa Minggu Depan.

Ketua Hakim. “Berarti saudara Zikrulloh bukan tim Kuasa Hukum SKK MIGAS tetapi hanya diutus dan berkerja sebagai advokad, tanya Hakim Ketua.

“Benar yang mulia,” jawab Zikrulloh.

Selaim itu pihak dari SKK Migas ketika di tanya oleh Hakim kesiapannya. Kembali penjelasan dari Zikrulloh Mengatakan dari jumlah surat 71 yang ada baru 64 yang selesai yang mulia. karna Covid19 banyak dinas yang ga beroperasi ujar Zikrulloh,dengan memberikan alasan ungkap yang mengaku sebagai utusan dari tim Kuasa Hukum SKK MIGAS Pusat Jakarta.

Mendegar alasan itu hakim ketua dengan tegas mengatakan lagi.”Cobid19 tidak bisa dijadikan slasan, karena dari jauh hari sudah ada undangan sidang untuk hari ini” ujar Hakim ketua.

Begitu juga sebaliknya ketika Hakim ketua bertanya kepada Pihak Kusa Hukum PPK-PUPR Persiapannya dan surat kuasa kepada nya.

Baca Juga  Situasi riau terkait Virus Corona MUI Riau Sebut Riau belum darurat

“Kuasa hukum dari PPK- PUPR. Menyampaikan baru 40 berkas yang selesai dari jumlah keseluruhan.

Mendengar itu Hakim ketua menanyakan lasnung surat kuasnya kusas Hukumnya

“Mana Surat Kuasanya Kapan Didaftarkan” tanya Hakim Ketua.

“Baru tadi Ketua (ujar kuasa Hukum PPK-PUPR),

Diingatkan kembali oleh Hakim ketua “kerja harus profesional” ujar Hakim Ketua PN Bengkalis dengan tegas.

Menanggapi hasil sidang yang di hadiri oleh seluruh termohon l warga. Termohon ll SKK Migas. dan Pemohon PPK-PUPR. BPN. Seluruh warga yang hadir siang itu menilai sidang sangketa lahan warga balai raja terkesan dipaksakan untuk masuk ranah pengadilan

“Hari ini sidang yang kami ikuti sangat lah banyak kejanggalan yang terjadi diantara kedua belah pihak yakni dari Pihak PPK-PUPR dan Pihak SKK Migas.

Masak iya seorang pengacara yang di utus oleh SKK Migas jauh hari kita sama-sama di untung untuk sidang tidak berbekalan surat kuasa dan surat tugas ini sudah jelas aneh seperti memperlambat dan tekesan perkara ini dipaksakan untuk disidangkan.ungkap beberapa orang warga.

Begitu juga dengan pihak PPK dan Kuasa hukumnya kok sudah selama ini kok baru 40 berkas yang selesai. Begitu juga pihak SKK Migas melalui yang katanya kuasa hukum nya tampa surat kuasa itu dari 71 surat juga baru siap kok 64 surat.”ungkap warga yang hadir usai sidang di gelar.

kami warga termohon satu sangat kecewa sidang hari ini terbuang sia sia, dengan hadirnya dari SKK- MIGAS yang bentuknya belum jelas seperti apa, bahkan mengeluarkan kalimat ” Nanti kita akan komunikasi dengan Umum, bagaimana Jadinya Negara kita” ujar warga yang hadir.

Baca Juga  Kapolsek Mandau Melakukan Penghijauwan Seribu Pohon

Untuk itu saya Meminta Ketua Pengadilan Menegakkan Keadilan (Vox populi,Vox Dei Suara Rakyat Suara Tuhan dan Ketua Pengadilan Adalah Tuhan di Antara kami) Ujar Onward si Regar dengan tegas dalam ruang sidang.

Pengadilan adalah tempat penyelesaian satu perselisihan yang tidak bisa dimediasi dibawah, namun sampai saat kami tidak tahu siapa lawan kami dan kami berulang kali meminta tolong supaya diadakan mediasi dengan SKK MIGAS sehingga terbuka dan transparan.

“Atas dasar apa SKK MIGAS mengkleim tanah kami itu miliknya dan sampai hari ini juga belum jelas siapa yang merekomendasikan SKK MIGAS menjadi termohon dua, apakah BPN atau PPK- PUPR, karena setahu saya tugas PPK- PUPR hanya membayar, jadi hukum itu jangan berat sebelah, harus bediri ditengah,” ujar Samiato dengan lantang dan tegas, ***

Users ( votes)
Criterion 1
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: