Connect with us

KPK

Terkait pengeledahan kantor DPP PDIP.Teguh sebut,KPK telah melanggar hukum dan kode etik,

Published

on

JAKARTA (PP) – Terkait pengeledahan yang dilakukan KPK di Kantor PDI Perjuangan, beberapa waktu lalu, Dinilai telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK serta telah melanggar kode etik.

Yang mana KPK telah melakukan upaya pengeledahan di kantor PDIP itu di sebut tidak mengantongi izin dewan pengawas KPK telah melanggar hukum dan melanggar kode etik,

Seperti yang di katakan Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan,Teguh Samudra mengatakan dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1) malam kemarin.

“Upaya KPK melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP, Jakarta beberapa waktu lalu. itu tanpa ijin tertulis dari Dewan Pengawas, adalah perbuatan melanggar hukum dan melanggar kode etik,”

Dan Teguh menegaskan penyelidik KPK telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK serta melanggar kode etik.

Dia menilai surat perintah penyidikan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2019 Itu untuk melakukan OTT pada tanggal tersebut sudah tidak berlaku lagi.ungkapnya.

Baca Juga  ANGGOTA KOMISI 1 MEMBENARKAN PENGURUSAN E-KTP DI KENAKAN BIAYA

Katanya lagi. Artinya penggunaan surat perintah penyidikan yang lama itu telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK hasil dari revisi dalam Pasal 70B dan Pasal 70C.

Sementara itu juga mengatakan penggunaan sprin lidik yang lama untuk melaksanakan OTT pada masa kepemimpinan Pimpinan KPK saat ini tentu saja dan jelas bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019,”terangnya.

Terkait Tim penyelidik KPK yang dikabarkan sempat ingin menyegel kantor DPP PDI Perjuangan. Namun diduga mendapat penjegalan dari petugas keamanan kantor banteng tersebut.

Lili menampik kabar tersebut. Tim, tutur dia, telah berkoordinasi dengan petugas keamanan DPP PDIP. Namun, tim penyelidik tidak serta merta diberikan izin lantaran petugas keamanan harus konfirmasi ke atasannya lebih dulu.

Baca Juga  Guna melengkapi berkas. KPK Perpanjang masa Penahanan Bupati Bengkalis selama 40 hari kedepan

“Ketika mau pamit ke atasannya telepon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka [tim penyelidik] mau (menyegel) beberapa objek lagi jadi ditinggalkan,” ucapn.

(Rls.infosiak.CNN)

Users ( votes)
Criterion 1
What people say... Leave your rating
Sort by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave your rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: